Jakarta, 26 April 2016 Hari ini, para tokoh bangsa dari lintas bidang berkumpul di Griya Jenggala, Jakarta, untuk menyatukan suara demi menyelamatkan generasi muda. Hal ini dilakukan karena melihat kondisi Indonesia yang sedang terancam kerugian besar akibat serbuan produk adiktif mematikan, rokok. Namun, ketika bangsa ini tengah menghadapi ancaman, justru muncul berbagai kebijakan yang justru mendukung peningkatan produksi dan konsumsi produk tersebut, mengantar anak-anak Indonesia menjemput kematiannya sendiri.

Indonesia menghadapi Dividen-Demografi tahun 2015-2045 yang melahirkan generasi muda untuk mengemban tugas mulia mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang Indonesia Raya yang bebas dari keterbelakangan di tahun 2045. Untuk mencapai cita-cita tersebut, syarat mutlak yang dibutuhkan adalah peningkatan kualitas generasi muda dengan kemampuan intelektualitas dan kecerdasan tinggi dibalut dalam kesehatan jasmani dan rohani yang prima. Hal ini merupakan pengejawantahan dari cita-cita konstitusi pada Pembukaan (Preambule) UUD RI tahun 1945, yakni untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian, dikembangkan dengan cita-cita pembangunan yang lebih tinggi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden RI No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta Nawacita Kelima, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) yang berlaku mulai 2016 -2030.

Namun realitanya, ada ancaman besar bagi cita-cita di atas. Ancaman ini berupa peningkatan prevalensi perokok (usia muda) diiringi oleh meningkatnya jumlah penyakit 960.000 kasus dan 217.400 kematian (per tahun) akibat rokok. Selain itu, konsumsi rokok merupakan gerbang pemakaian narkoba—narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Konsumsi rokok juga menyebabkan kemiskinan, malnutrisi, dan ketimpangan ekonomi bagi semua elemen masyarakat, termasuk mengorbankan pekerja dan petani industri rokok dan juga nelayan. Tambahan lagi, rokok menyebabkan deforestasi dan pencemaran lingkungan karena sebanyak 1,4 - 1,6 juta pohon per tahun hilang di NTB untuk industri rokok.

Berbagai kenyataan tersebut diperparah dengan diusulkannya RUU Pertembakauan oleh DPR-RI, yang melanggar lima ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan UU No. 12/2011, dan secara substantif menghilangkan tanggung jawab Negara atas pengendalian yang ketat terhadap rokok. Sebaliknya, RUU ini akan membebani Negara karena harus memfasilitasi industri rokok, mulai dari sarana dan prasarana produksi, jaminan kesehatan pada penderita gangguan kesehatan karena rokok, dan sarana untuk mengonsumsi rokok.

Seperti yang disampaikan dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, Menteri Kesehatan 2012 – 2014, “Saya berharap seluruh masyarakat menolak RUU Pertembakauan karena tidak mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Bahkan sebaliknya, menimbulkan penyakit yang membawa kesengsaraan dan penderitaan.”

Tidak hanya itu, Kementerian Perindustrian justru menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Roadmap (Peta Jalan) Industri Hasil Tembakau (IHT) Tahun 2015-2020 yang mendorong produksi rokok sebesar 398,6 milyar batang rokok (2015) sampai 524,2 milyar batang rokok (2020). Yang artinya, rata-rata setiap orang termasuk anak-anak dan wanita dari 271 juta penduduk (perkiraan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 oleh Bappenas) memegang sekitar 1934 batang rokok di tahun tersebut.

“Penyelamatan generasi muda dari ancaman nikotin pada usia muda ini punya dua tujuan. Satu, menyelamatkan mereka dari ancaman narkoba di dewasa nanti, dan dua, menyiapkan mereka menjadi generasi tangguh, memimpin Indonesia pada tahun 2045, pada usia matang kepala empat yang berasal dari generasi 2016 ini,” ungkap Prof. Dr. Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010 – 2014 sekaligus pencetus pertemuan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Doktor Ilmu Komunikasi sekaligus penggiat perlindungan anak, Dr. Nina Mutmainnah Armando juga mengungkapkan, “Indonesia adalah negeri yang tidak kunjung belajar dari negara-negara lain yang telah jauh lebih maju dalam melindungi warganya dalam hal mengatur soal pembatasan produksi rokok atau melarang iklan dan promosi serta sponsorship rokok. Para pembuat kebijakan di negeri ini seperti tertutup mata hatinya untuk melihat betapa besar keburukan yang diciptakan oleh rokok terhadap kaum Muda.”

Oleh karena itu, Komnas Pengendalian Tembakau memprakarsai pertemuan tokoh dari lintas bidang untuk mendorong adanya Seruan Tokoh dalam hal:

  1. Menolak dengan tegas rencana Pembahasan RUU Pertembakauan di DPR-RI dan mendorong Presiden Joko Widodo untuk tidak mengeluarkan Surat Presiden atau Perintah penugasan kepada menteri terkait untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Pertembakauan bersama DPR.
  2. Mendukung Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk melakukan aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional, untuk memperkuat UU Kesehatan dan PP No. 109/2012.
  3. Menggugat Menteri Perindustrian agar mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Roadmap (Peta Jalan) Industri Hasil Tembakau (IHT) Tahun 2015-2020.
  4. Mendukung “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019” dan Sasaran Pembangunan Kesehatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 untuk menurunkan prevalensi merokok penduduk usia lebih kurang atau sama dengan 18 tahun.
  5. Mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah dan mengajak semua kelompok masyarakat ikut aktif mewujudkannya.

“Upaya pengendalian tembakau di Indonesia tidak akan maju-maju kalau tidak juga dibuat regulasi yang kuat untuk mengaturnya. Karena itu, kita harus mendukung pemerintah untuk mengaksesi FCTC agar rakyat Indonesia terlindungi dari bahaya rokok,” tegas Arifin Panigoro, Anggota Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau.

Acara ini ditutup dengan seremonial penandatanganan Seruan Tokoh. Sekitar 70 orang/organisasi telah ikut memberikan dukungan dan petisi dalam gerakan ini. Tokoh-tokoh berikut ikut hadir secara langsung untuk ikut tanda tangan; Prof Dr Emil Salim, dr Nafsiah Mboi, MPH, Imam Prasodjo, HS Dillon, Todung Mulya Lubis, Tuti Roesdiono, Hasbulla Thabrany, Anangga Roesdiono, Svia Alisjahbana, Mia Hanafia, Arifin Panigoro, Nina Armando, Widyastuti Soerojo, Assyikin Hanafia, Syahlina Juhal, Inti Soebagyo, dr merlinda, Seto Mulyadi, dan Dewi Motik. Acara ini dharapkan dapat memberikan inspirasi kepada para tokoh yang lebih luas untuk ikut terlibat dan mendukung gerakan ini. Dengan demikian, seluruh rakyat dapat memberikan dorongan kepada pemerintah dan wakil rakyat untuk bekerja bersama melakukan perlindungan terhadap generasi muda Indonesia demi mencapai Indonesia maju di tahun 2045.

[gallery size="large" ids="231809,231810,231811,231812"]