[caption id="attachment_24142" align="aligncenter" width="624"] Sumber : Kompas.com / Kurnia Sari Aziza[/caption]

JAKARTA – Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin menerima "surat cinta” yang dikirimkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dan “surat cinta” itu berisi sepuluh instruksi terkait kasus pengelolaan sampah.

Hal ini terjadi karena kekecewaan Basuki terhadap Dinas Kebersihan DKI yang menginginkan proses swastanisasi bukan swakelola. Oleh karena itu, usul terkait  200 truk sampah dicoret oleh Bappeda DKI karena keinginan Dinas Kebersihan DKI yang diduga masih ingin bekerjasama dengan pihak swasta. "Macam-macamlah, harus pasang CCTV di Bantargebang, kasih data siapa saja petugas yang tanggung jawab soal sampah, bak sampah mesti ada stikernya, dan lainnya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (11/2/2014). Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kebersihan DKI akan mengelola sampah mulai dari unit terkecil yaitu kelurahan. Kegiatan ini dimulai dari penyapuan sampah oleh tukang sapu, pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS), hingga pengangkutan oleh truk pengangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Bantargebang. Melalui Surat Dinas Kebersihan Nomor 131 8/082.87 tertanggal 6 Februari 2014 yang ditujukan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada sepuluh laporan yang diberikan oleh Unu. Berikut hasil laporannya :
  1. Unu memberikan data pekerja lepas yang menangani sampah darat pada Suku Dinas Kebersihan di lima wilayah kota administrasi.
  2. Pelampiran fotokopi buku tabungan Bank DKI pekerja lepas yang menangani sampah darat di lima sudin kebersihan wilayah kota.
  3. Fotokopi surat perjanjian kontrak Nomor 5028/1.799.21 Tahun 2008 tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
  4. Fotokopi surat perjanjian kontrak jasa swastanisasi penanganan kebersihan di 42 kecamatan DKI Jakarta.
  5. Daftar kendaraan angkutan sampah milik pihak ketiga penyedia jasa swastanisasi penanganan kebersihan di 42 kecamatan DKI Jakarta.
  6. Daftar kendaraan angkutan sampah milik Pemprov DKI Jakarta di 42 kecamatan.
  7. peta pelayanan kebersihan.
  8. progres pemasangan CCTV di TPST Bantargebang.
  9. progres pemasangan stiker nomor truk sampah yang mengangkut sampah ke TPST Bantargebang.
  10. penyerahan surat ke LKPP terkait kontrak servis kendaraan truk sampah dan alat berat dengan ATPM.
Dan, Dinas kebersihan tidak lupa untuk memasukkan rental atau sewa truk sampah ke dalam e-catalog. Hal ini disampaikannya kepada LKPP. Sumber : Kompas.com