Pada sidang paripurna DPRI RI 11 Juli 2013 lalu, Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran atau RUU Dikdok pada akhirnya disahkan untuk menjadi Undang-Undang. Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto, menyebutkan bahwa pada pertemuan 9 Juli sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI menyepakati pengesahan UU ini dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Fraksi Demokrat, PDI-P, PAN, PKB, dan PPP mengingikan agar PP atau Peraturan Pemerintah yang diminta oleh RUU ini untuk segera dikeluarkan. Kedua, Fraksi PDI-P menginginkan RUU Dikdok segera mengakhiri polemik dualisme pendidikan kedokteran antara Kemendikbud dan Kemenkes, dan pemerintah perlu segera menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta mengatasi masalah ketercukupan jumlah tenaga medis. Ketiga, program magang atau internship harus ditanggung oleh negara. Keempat, Gerindra menginginkan pemerintah memberi jaminan akses pendidikan kedokteran bagi semua, baik status sosial ekonomi -sepert yang juga diminta oleh Hanura-, gender, dan menghindari komersialisasi dan liberalisasi. Menteri Pendidikan Mohammad Nuh pun menyampaikan bahwa pemerintah akan menjalankan usulan dalam pensahan RUU Dikdok ini. Sebelumnya, RUU Dikdok telah melewati pembahasan panjang sejak diusulkan oleh DPR pada 7 April 2011 sampai dengan disahkan. Sebelumnya terdapat perdebatan sengit alam klausul pasal 37 dan 48, terutama tentang peranan organisasi kolegium yang dihilangkan dalam pendidikan kedokteran terutama kedokteran spesialis. Disarikan dari Kompas dan IDI Online