Komisi Pengendalian Tembakau Indonesia menyampaikan dukungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pada kedua calon presiden Indonesia yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk terus memperkuat perlindungan bagi kesehatan rakyat dari bahaya rokok dengan regulasi yang lebih luas dan lengkap. Sebuah peringatan  kesehatan berupa gambar yang cukup besar pada bungkus rokok yang dipasarkan di Indonesia ternyata memberikan efek dan sambutan yang baik dari masyarakat. Peraturan baru yang disambut hangat ini menandakan bahwa masyarakat telah lama merindukan peraturan yang mampu melindungi mereka dari bahaya rokok. Meski demikian, kebijakan tersebut masih dirasa kurang cukup untuk melindungi masyarakat terutama kalangan rentan; anak-anak dan orang miskin, dari paparan adiksi rokok. “Peraturan tentang pencantuman peringatan kesehatan bergambar ini prestasi besar bagi Indonesia. Tapi hasil kerja sinergis di antara jajaran pemerintahan ini saja tidak cukup, mesti ada kelanjutannya”, ungkap Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Saat ini, tembakau telah menjadi epidemic dunia dan oleh karena itu 194 negara yang tergabung dalam WHO termasuk Indonesia menyusun Kerangka Kerja Internasional atas Pengendalian Tembakau atau disebut  FCTC, tujuannya untuk memberikan panduan lengkap mengenai penerapan kebijakan pengendalian tembakau. Sebab bila dilihat dari produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) tahun 2013, perusahaan rokok sudah memproduksi sekitar 340 milyar batang. Jumlah ini telah melampaui target Roadmap Kementrian Perindustrian untuk tahun 2020 yang seharusnya hanya 260 milyar batang. Dari tahun 2003 sampai hari ini, FCTC merupakan perjanjian yang paling banyak disetujui oleh Negara pihak dalam sejarah PBB dengan jumlah total 178 negara atau 88% dari populasi dunia. Sayangnya, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Pasifik juga satu-satunya negara Islam anggota OKI yang menolak untuk berkomitmen dalam konvensi ini. Padahal Indonesia berperan aktif dalam proses pembentukannya. Selama pengembangan Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC, World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control), Indonesia merupakan peserta aktif dalam proses negosiasi dan ikut memperjuangkan sejumlah besar kebijakan pengendalian tembakau yang saat ini tercantum dalam traktat tersebut. Indonesia juga berpartisipasi dalam seluruh sesi Konsultasi Antar Negara Asia Tenggara (Southeast Asian Inter-sessional Consultations), – dalam pertemuan persiapan regional untuk negosiasi dalam INB – bahkan menjadi tuan rumah pertemuan konsultasi di Jakarta. Kekhawatiran pemerintah terhadap nasib 600.000 petani, akibat kebijakan pengendalian tembakau harusnya tidak ada lagi. Sebab,semua kekhawatiran tentang FCTC telah dapat dijawab secara jelas berdasarkan data dan fakta yang ada. Kebijakan pengendalian tembakau justru penting untuk melindungi rakyat miskin yang kita ketahui prioritasnya membeli rokok menjadi nomer dua setelah beras, melindungi calon-calon perokok pasif dan terutama untuk mencegah anak-anak menjadi konsumen rokok. Oleh sebab itulah, para tokoh ini berharap Presiden SBY dapat segera menandatangani aksesi FCTC sebagai warisan besarnya kepada Indonesia.  “Jangan ditunda karena 260 juta rakyat Indonesia menunggu Pak Presiden untuk menjadi pahlawan besar yang mampu melindungi kesehatan mereka”, tutup Dr Prijo.