Salah satu peranan seorang dokter spesialis forensik adalah menangani kasus-kasus medikolegal. Kasus medikolegal menyiratkan arti kasus tersebut merupakan sengketa antara ilmu kedokteran (medis) dan ilmu hukum (legal). Hal inilah yang menimbulkan anggapan bahwa dokter spesialis forensik adalah dokter yang jago hukum. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar namun tidak sepenuhnya pula salah. Memang benar bahwa dokter spesialis forensik merupakan cabang spesialistik ilmu kedokteran yang dalam kurikulumnya mempelajari pula tentang hukum yang berlaku di Indonesia serta dampak hukum suatu perbuatan pidana. Hal ini penting karena tugas dari seorang dokter spesialis forensik adalah membuat terang suatu perkara pidana, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat tetap terpenuhi. Pada umumnya, timbulnya suatu gugatan adanya dugaan malpraktik medik adalah karena terjadinya suatu peristiwa yang bersifat negatif. Dengan kata lain, terjadi suatu peristiwa di mana setelah dilakukannya suatu tindakan medik, ternyata keadaan pasien menjadi bertambah buruk, menderita kesakitan yang lebih hebat, menjadi lumpuh, koma, bahkan meninggal. Hal ini tentunya menjadi suatu tanda tanya besar di kalangan keluarga pasien atau masyarakat awam lainnya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jangan-jangan dokter yang menangani pasien tersebut salah terapi atau lalai melakukan tindakan medik tersebut? Haruskah dokter menerima hukuman? Hukuman seperti apa saja yang bisa diterima oleh dokter? Penulis akan mencoba mengulasnya dalam tulisan ini. Munculnya gugatan terhadap dugaan adanya suatu malpraktik medik di satu sisi merupakan pertanda bahwa kecerdasan hukum masyarakat Indonesia sudah bertambah tinggi. Masyarakat tidak menerima begitu saja apa yang dilakukan oleh dokter yang merawatnya seperti zaman dahulu di mana hubungan dokter-pasien masih bersifat paternalistik (kebapakan). Zaman sekarang, bila seorang pasien tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkannya, maka ia bersikap kritis terhadap pelayanan yang dialaminya. Ia mencoba untuk mengetahui apakah penyebabnya sehingga pengobatan penyakitnya tidak berhasil. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya setiap dokter memahami teknik-teknik berkomunikasi yang baik, belajar memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada pasien dan keluarganya terhadap pelayanan yang diberikannya. Dengan demikian, pasien dan keluarganya merasa puas dan memahami duduk persoalannya. Seorang dokter semestinya bersikap sopan dan ramah, santun tutur-katanya. Hal ini juga merupakan tantangan bagi dokter-dokter muda yang baru lulus dari suatu fakultas kedokteran. Tidak bisa dipungkiri, hal ini juga berhubungan dengan faktor kepribadian seseorang. Namun demikian, sopan-santun dan ramah-tamah merupakan suatu hal yang bisa dipelajari dan diterapkan oleh masing-masing individu. Seorang dokter sudah selayaknya menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat, khususnya pasien-pasiennya. Oleh sebab itu, dokter pun dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan ilmu yang terbaru, sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan benar bagi pasien-pasiennya. Munculnya dugaan adanya suatu malpraktik medik pada umumnya adalah akibat kurangnya komunikasi dokter-pasien. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya waktu yang dihabiskan dokter bersama pasien dan keluarganya, yang mungkin disebabkan karena banyaknya pasien yang mengantre di luar kamar praktik. Atau juga bisa disebabkan oleh faktor kepribadian dokter yang tertutup, tidak banyak bicara bila tidak ditanya. Atau juga bisa disebabkan oleh kurangnya ilmu dan pengetahuan sang dokter, sehingga tidak dapat memberikan informasi yang cukup kepada pasien dan keluarganya. To err is human. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Dokter juga manusia, sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun demikian, perlu dilihat apakah peristiwa negatif yang dialami oleh pasien tersebut adalah suatu kelalaian/kesalahan dokter atau bukan. Beberapa contoh peristiwa negatif yang bukan akibat kesalahan dokter adalah sebagai berikut:
  1. Tingkat penyakit yang dialami pasien sudah berat (terlambat dibawa ke dokter/rumah sakit).
  2. Reaksi yang berlebihan dari tubuh pasien itu sendiri yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, misalnya alergi obat yang hebat sehingga timbul syok/renjatan.
  3. Ketidak-terusterangan pasien atau keluarganya terhadap apa yang dirasakan olehnya, sehingga diagnosis dan terapi dokter menjadi tidak maksimal.
  4. Pasien tidak menuruti apa yang telah dinasihatkan oleh dokter, sehingga bisa berakibat fatal.
Menurut Prof. Leenen, suatu tindakan medik yang dilakukan seorang dokter harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Harus ada indikasi medik.
  2. Dilakukan berdasarkan standar.
  3. Dilakukan dengan teliti dan hati-hati.
  4. Harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga terdekatnya (informed consent).
Tindakan medik seorang dokter yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kelalaian/kesalahan. Untuk berhasilnya suatu tuntutan berdasarkan kelalaian, maka ada 4 unsur yang harus dipenuhi, dikenal dengan istilah 4-D, yaitu:
  1. Duty to use due care- Tidak ada kelalaian jikalau tidak terdapat kewajiban untuk mengobati. Oleh karena itu, unsur D yang pertama ini menyatakan bahwa harus terdapat hubungan hukum antara pasien dan dokter/rumah sakit.
  2. Dereliction (breach) of duty- Dokter melakukan penyimpangan dari standar profesi dalam melakukan kewajiban (duty) terhadap seorang pasien.
  3. Damage (injury)- Adanya suatu ‘cedera atau kerugian’ yang dialami pasien, baik berupa cedera fisik maupun mental.
  4. Direct causation (proximate cause)- Terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakan medik yang dilakukan dokter dengan kerugian (damage) yang dialami pasien. Perlu diingat di sini bahwa tindakan medik yang dilakukan dokter harus merupakan penyebab langsung timbulnya kerugian pada pasien.
Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya dapat dibedakan menjadi:
  • Pelanggaran Etika- Pelanggaran di bidang etik akan ditangani oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran), dengan sanksi berupa teguran, skorsing, maupun rekomendasi kepada badan profesi untuk pemecatan keanggotaan.
  • Pelanggaran Disiplin- Pelanggaran disiplin akan ditangani oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia), dengan sanksi berupa sanksi disiplin tergantung derajat pelanggarannya. MKDKI tidak berwenang untuk memeriksa bidang hukum, sehingga tidak berwenang pula untuk menjatuhkan sanksi hukum.
  • Pelanggaran Hukum- Pelanggaran hukum dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam hal dokter yang berpraktik di suatu rumah sakit dan melakukan kelalaian atau kesalahan, maka rumah sakit tempatnya berpraktik ikut bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.
Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa adanya dugaan terjadinya suatu malpraktik medik harus disikapi secara bijaksana. Harus diteliti apakah benar terdapat faktor kelalaian atau kesalahan dokter atau tidak. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu asas praduga tak bersalah harus tetap ditegakkan, apalagi profesi dokter adalah profesi yang mulia, sehingga nama baik dan kehormatan seorang dokter harus benar-benar dilindungi. Namun demikian, bila terbukti kelalaian atau kesalahan tersebut sengaja dilakukan oleh dokter, maka dokter pun merupakan subjek hukum yang tidak kebal hukum. Di sinilah peran dokter spesialis forensik untuk membantu menegakkan rasa keadilan masyarakat, tentunya dengan keilmuan yang dimilikinya. Sumber:
  1. Tjondroputranto H. Pokok-pokok ilmu kedokteran forensik, cetakan ketiga (diperbaiki). Jakarta: Medicina Forensis; 1988.
  2. Sampurna B, Samsu Z, Siswaja TD. Peranan ilmu forensik dalam penegakan hukum: Sebuah pengantar, cetakan pertama. Jakarta; Februari 2008.
  3. Guwandi J. Dugaan malpraktek medik & Draft RPP:”Perjanjian terapetik antara dokter dan pasien”. Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2006.