Seberapa hak orang dengan HIV/AIDS dilindungi? Bagaimana sisi hukum atas diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS? Bolehkah seseorang dipaksa untuk tes HIV?  Kata HIV dan AIDS merupakan momok masyarakat masa kini, bahkan mendengarnya saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Tak bisa dipungkiri, penyakit ini memang mematikan (deadly disease) webbanki.ru. Dalam tulisan ini, penulis tidak akan mengulas bagaimana proses terjadinya (patofisiologi) penyakit ini, hanya sedikit disinggung mengenai cara penularannya secara umum, dan yang ditekankan adalah aspek kaitan legal atau hukum. Selayang pandang penularan HIV/AIDS Tentu kita semua tahu, baik melalui bacaan artikel kesehatan maupun sumber informasi lainnya, bahwa cara penularan HIV dan AIDS tergolong ‘pribadi’. Lebih dari 60% penularan penyakit ini melalui jalur aktivitas seksual, entah itu aktivitas seks dengan sesama jenis (homoseksual) maupun dengan lawan jenis (heteroseksual). Cara penularan lainnya yaitu melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik bersama pada komunitas pengguna narkoba (IDU=Injected Drug User), maupun beberapa cara lainnya yang persentasenya kecil. Hal lain yang tidak kalah menakutkannya adalah bahwa penyakit ini belum ada obat maupun vaksin yang dapat mencegahnya. Obat-obatan yang ada sekarang berfungsi untuk menghambat berkembangnya virus HIV, dengan harapan penderita HIV dapat memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Dampak Diskriminasi HIV/AIDS  Penyebaran penyakit ini yang sangat cepat menimbulkan ketakutan dan kepanikan yang berlebihan pada masyarakat. Situasi yang demikian ini yang kemudian menimbulkan dampak di bidang sosial ekonomi, kultur, dan hukum. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Javier Perez de Cuellar berkata: “AIDS rises crucial, social, humanitarian, and legal issues, threatening to undermine the fabric of tolerance and understanding upon which our societies function.” Bila dikaji lebih lanjut, yang menjadi sumber dari keprihatinan beliau sebenarnya adalah karena adanya perlakuan diskriminatif terhadap penderita HIV/AIDS oleh masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan ataupun swasta, dan bahkan lembaga-lembaga kesehatan sendiri. Para penderita tersebut dikucilkan, dipecat dari pekerjaannya, dikeluarkan dari sekolah, atau bahkan dilarang memasuki suatu negara. Lebih menyedihkan lagi, perlakuan diskriminatif tersebut dialami penderita HIV/AIDS hingga meninggal, di mana banyak petugas pemakaman yang menolak menguburkan mereka. Yang patut disayangkan adalah jika tindakan diskriminatif itu dilakukan oleh lembaga kesehatan, karena seharusnya lembaga tersebut dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam memperlakukan penderita HIV/AIDS. Kasus pemecatan seorang dokter spesialis penyakit dalam oleh sebuah rumah sakit swasta di Jakarta karena dipersalahkan merawat seorang penderita HIV/AIDS di rumah sakit tersebut boleh jadi menjadi bukti adanya perlakuan diskriminatif oleh lembaga kesehatan. Bukti nyata lainnya adalah betapa sulitnya mencari instansi kesehatan yang bersedia ‘menampung’ penderita HIV/AIDS di saat mereka membutuhkan layanan kesehatan. Seribu satu macam alasan dapat kita dengar, entah itu alasan rumah sakit penuh ataupun dipersulit dalam hal birokrasi dan administrasinya.